Last Updated 2018-04-06T13:56:09Z

Ketika Kepiting Jadi Sebuah Kejahatan, Kepiting, UU Perikanan, UU Karantina

Kepiting Yang Oleh Sebagian Besar Nelayan Tarakan Merupakan Obyek Transaksi Yang Cukup Menguntungkan
Tarakan, penakaltara.com - Malang Tak Dapat Dicegah, Untung Tak Bisa Diraih. Itulah sepenggal peribahasa yang saat ini cukup tepat untuk menggambarkan nasib Ramadhan Alias Dani Bin Mas Tua yang kini harus rela mendekam dipenjara hanya karena kedapatan mengangkut kepiting. 

Sang istri, Hesty, bahkan tak henti-hentinya meneteskan air mata sebagai ungkapan kesedihan yang sangat mendalam terlebih majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada 7 Februari 2018 menetapkan bersalah dan memvonis 1,4 tahun penjara ditambah denda Rp100jt. "Bingung saya pak, bisanya itu naa angkut kepiting saja' hukumannya segitu," tutur Hesty saat ditemui di Kampung 1,  Rabu (14/02) lalu. 

Hesty berkisah, suaminya telah cukup lama menjalani profesi sebagai motoris demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Beragam hasil laut seperti ikan, udang dan kepiting merupakan obyek yang kerap ia angkut untuk diantar ke pengumpul di Sungai Nyamuk. Dengan hanya mendapat upah Rp600rb dalam satu rit, Hesty mengaku penghasilan itu cukup untuk menopang ekonomi keluarganya. Namun saat ini, setelah suaminya menjadi tahanan Lapas Tarakan, Hesty pun kebingungan. Anaknya yang masih batita pun turut jadi korban akibat ditahannya sang suami.

"Untuk makan saja saya susah pak, apalagi beli susu anak," kata Hesty ketika ditanya mengenai sumber pemenuhan kebutuhan gizi anaknya. Sejak penangkapan suaminya 5 Desember 2017 lalu, hingga kini, Hesty mengaku dirinya kerap berhutang kepada siapapun yang bersedia meminjaminya uang. Kalo untuk anaknya, air tajin bekas menanak nasi  masih jadi solusi pengganti susu. "Yang penting anaknya tidak nangis saja' pak," ungkap Hesty. Doa dan harapan agar suaminya dapat kembali menghirup udara bebas, ujar Hesty, senantiasa terpanjatkan dalam setiap ibadah rutinnya.

Diketahui dari salinan Putusan PN No. 11/Pid.Sus/2018/PN Tar, Dani ditangkap petugas di perairan Selat Betagu, Juata, Tarakan pada 05 Desember 2018. Saat ditangkap, Dani bersama dua ABK berikut barang bukti 53 (lima puluh tiga) koli berisi kepiting bertelur sekaligus kapal motor SB Bhagaskoro ukuran dibawah 10 GT dirampas untuk dimusnahkan. Oleh Jaksa, Dani didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar ketentuan UU tentang perikanan dan UU tentang larangan pengangkutan Hama/Media Pembawa Hama dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. 

Atas dasar putusan itu, Kantor Hukum J. Fernandez & Co., pun menyanggupi permintaan Dani agar bersedia menjadi kuasa hukum suaminya. Setelah menandatangani kuasa, pengacara dari kantor itupun segera mengajukan permintaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 13 Februari 2018. "Pas 1 hari sebelum masa pikir-pikir habis, kami ajukan permintaan banding melalui Panitera Muda Pidana PN Tarakan," kata Jerry Fernandez, SH.,CLA kepada awak media ini, Jumat (15/02). 

Ketika ditanya terkait pelanggaran yang dilakukan kliennya, Jerry langsung menampik dan menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. "Jelas-jelas ini kriminalisasi terhadap nelayan kecil," kata Jerry. Sebab menurut Jerry pasal-pasal yang dijeratkan kepada Dani itu sungguh tidak beralasan hukum dan terkesan dipaksakan. "Di kasus inilah salah satunya kita dapat melihat adanya praktek penyelundupan hukum, ironisnya itu ditimpakan kepada  nelayan kecil yang untuk makan saja susah," kata Jerry.

Dalam pada itu, Jerry juga menyesalkan sikap Jaksa Penuntut dan juga majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana ia nilai kurang jeli dalam melihat dan menafsirkan unsur pasal yang menjerat Dani. Padahal kurangnya kejelian dan kesalahan tafsir UU, kemerdekaan seseorang sesungguhnya telah terampas. "Masih tidak habis fikir saya dimana hati nurani mereka," tukas Jerry.

Secara hukum, Jerry menjelaskan bahwa dalam UU Perikanan seharusnya jelas unsur kesalahan tidak dapat dikenakan kepada Dani karena keberlakuan kapal pengangkut atau kapal penangkap harus ada SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil. "Nelayan kecil kan berdasar UU sudah ditentukan dibawah 10 GT," jelas Jerry. Sedangkan dalam dakwaan kedua tentang Hama/Media Pembawa Hama sungguh merupakan dakwaan yang prematur. Sebab, saat ditangkap kapal masih berada di area asal dalam hal ini perairan Juata Tarakan. "Itu diakui sendiri lho sama penuntut dalam dakwaannya," tandas Jerry.

Selain itu, dakwan juga disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kurang lengkap. Hal ini dijelaskan Jerry dapat dilihat dari ketidaksesuaian locus delicti dan tempus delicti antara yang dikemukakan Jaksa dalam dakwaan dengan keterangan penyidik dalam kesaksiannya. "Jaksa bilang ditangkap di Selat Betagu, sedang saksi penangkap bilang di Betagau, mungkin salah ketik saja itu, yang jadi soal, dari 10 orang tua yang saya mintai keterangan soal keberadaan selat itu, semuanya bilang tidak tahu, ini siapa kiranya yang ga gaul ya," tanya Jerry sambil tersenyum.

Disamping itu, kata Jerry lagi, memang ada Permen yang mengatur mengenai larangan penangkapan dan pengeluaran kepiting, namun pelanggaran atas larangan itu sesungguhnya bukan sanksi pidana, melainkan sanksi khusus berupa pelepas liaran obyek larangan tersebut kembali ke alam. "Alasan utama kan untuk konservasi agar tidak punah, bukan pidana itu," terangnya.

Andaikan memang yang dibawa itu hama/media pembawa hama, lanjut Jerry, secara hukum sudah jelas itu harus dilakukan tindakan karantina dulu. "Eh ini malah langsung dibuang, coba berapa itu kerugiannya, tunggu kan katanya hama, kok malah dibuang ke laut ya," tanya Jerry keheranan.

REDAKSI***

Bagikan:

Redaksi Pena Kaltara

Komentar Anda: