TOPIK PILIHAN

Last Updated 2019-04-19T06:36:16Z
VIDEO CONFERENCE : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menggelar video conference terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan pihak Kemendagri, Kamis (18/4).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Berdasarkan tinjauan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk pemilihan umum (Pemilu) calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 80 persen. 

Demikian dilaporkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Sekprov Kaltara H Suriansyah, para Asisten, dan sejumlah kepala OPD se-Kaltara saat menggelar video conference terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pasca pencoblosan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (18/4). Video conference digelar bersama pihak Kementerian Dalam Negeri.

Dalam laporannya tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan pencoblosan pada 17 April 2019 di Kaltara berlangsung dengan tertib,  aman dan damai. “Untuk DPR RI, DPRD Provinsi Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara masih dalam proses rekapitulasi,” kata Irianto.

Untuk Pilpres sendiri, sementara ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 memiliki raihan suara tertinggi. “Dari jumlah DPT 450.108 pemilih, jumlah suara yang masuk ke Desk Pilkada Kaltara hingga siang ini, mencapai 45 persen,” jelas Gubernur.

Atas pelaksanaan pemilu yang aman dan damai ini, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU dan Bawaslu yang sudah sangat baik. Tak terkecuali, soliditas TNI/Polri. “Termasuk, personel Satpol-PP yang terus melaksanakan tugas patroli selama 24 jam non stop. Di daerah perbatasan Kaltara pun pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sangat baik,” ungkap Irianto.

Atas kinerja baik tersebut, pihak Kemendagri menyampaikan apresiasinya. Juga berharap agar seluruh komponen terkait di Kaltara untuk menjaga dengan baik kotak suara pasca pemilu, karena di Kaltara pengiriman logistik sebagian lewat air. “Pemprov Kaltara juga diminta untuk berkoordinasi pasca pemilu, sembari melakukan pengawasan dan deteksi dini atas hal-hal yang tak diinginkan,” tutup Irianto.(humas)
Last Updated 2019-04-19T06:32:18Z
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk percepatan realisasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) membangun jalan penghubung dari ibukota provinsi (Tanjung Selor) ke kawasan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan itu.

Sebagai kelanjutannya, pada tahun ini, dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Pemprov Kaltara melalui APBD 2019 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12,7 miliar (M).  “Rencana ini sudah masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPUPR-Perkim Kaltara TA 2019,” kata Gubernur, Kamis (18/4).

Pengerjaan proyek ini, lanjutnya, dimulai dari pembentukan badan jalan hingga perkerasan. Di antaranya, akan dilakukan pembangunan jalan mulai dari ruas jalan Kampung Baru-Karang Tigau-batas Bulungan, ruas jalan Mangkupadi-Pindada, ruas jalan Sajau-Binai segmen 1, ruas jalan Sajau-Binai segmen 2. Selanjutnya, pembangunan ruas jalan Trans Kalimantan batas Bulungan-Tanjung Selor menuju Mangkupadi. 

“Insya Allah semua kegiatan yang akan dilaksanakan ini, sudah dalam proses lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada Biro Pembangunan. Jika tidak ada aral, akhir bulan ini sudah selesai lelang. Sehingga awal Mei mendatang bisa mulai jalan kegiatannya,” ujar Irianto.

Jalan ini mendapat prioritas. Pemprov Kaltara sejak 2016 telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan lurus sepanjang 50 kilometer ini. “Pembangunan jalan pendekat ke KIPI ini, sebagai salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi, sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018, tentang Proyek Strategis Nasional (PSN,” kata Gubernur.
Infografis : Pembangunan jalan pendukung KIPI Tanah Kuning Tahun 2019.
Sebelumnya, disampaikan oleh Irianto, Pemprov Kaltara bersama pihak terkait lainnya, telah menyusun rencana aksi untuk KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Di mana dalam rencana aksi itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, berikut dengan target penyelesaiannya.

Beberapa hal yang masuk dalam rencan aksi itu, antara lain, penerbitan izin, baik izin lokasi maupun izin lingkungan, yang ditarget selesai Juni 2020. Kedua, pembebasan lahan, ditarget juga pada  2020 tuntas.

"Rencana aksi lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ini sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, dan sudah disetujui. Ada juga yang didanai lewat APBD Provinsi. Infrastruktur ini, kita targetkan butuh waktu 2-3 tahun,” ujanya. 

Masuk dalam rencana aksi keempat, adalah  pembentukan badan pengelola, dan yang terakhir penyelesaikan beberapa hambatan. Salah satunya, pada lahan yang bersinggungan dengan lokasi perusahaan yang memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha). (humas)
Last Updated 2019-04-19T06:26:36Z

RAPAT STAF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, Kamis (18/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Suriansyah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memimpin Rapat Staf bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (18/4). Selain membahas agenda Pemprov dalam beberapa hari ke depan, pada rapat tersebut juga mengevaluasi sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Salah satu agenda yang akan menjadi bahasan dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur itu, adalah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kaltara yang ke-6 pada 22 April pekan depan. Tahun ini, kata Irianto, peringatan HUT Kaltara digelar secara sederhana. Hanya upacara pada 22 April nanti di Lapangan Agatish Tanjung Selor.

“Meski peringatan HUT tahun ini kita gelar dengan sederhana, saya harapkan kepada OPD bekerjasama dengan mitra-mitra kerjanya, bisa mengadakan kegiatan. Utamanya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti misalnya, Dinas Kesehatan melaksanakan pengobatan gratis, juga dinas atau OPD lainnya. Silakan berkreasi, yang terpenting lagi, kegiatan ini memberikan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Agenda lainnya yang akan dilaksanakan, di antaranya Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltara pada Sabtu (20/4) besok. Kemudian musyawarah wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Minggu (21/04), serta beberapa kegiatan lainnya.

Selain membahas beberapa agenda ke depan, dalam pertemuan itu juga dibicarakan soal persiapan menjelang penilaian dari Tim Ombudsman. Gubernur minta kepada OPD-OPD terkaitnya untuk mempersiapkan.

“Kemudian soal evaluasi hasil pemeriksaan BPK RI, saya minta ini menjadi perhatian bagi kita semua. Utamanya bagi biro maupun OPD yang ada didapati temuan materiil ataupun administrasi. Saya perintahkan untuk ditindaklanjuti secepatnya. Komunikasikan dengan baik bersama pihak BPK, maupun dengan inspektorat,” kata Gubernur.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019, Irianto mengatakan, secara umum hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara kemarin, semua berjalan lancar, aman dan damai. “Kepada semua OPD terkait, saya minta untuk terus melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu ini hingga tuntas. Laporkan secara continue,” ujarnya.

Terakhir dibahas mengenai realisasi kegiatan 2019. Sesuai laporan yang disampaikan, Gubernur mengatakan, serapan fisik kegiatan 2019, per 31 Maret progresnya sekitar 12,3 persen. Sementara realisasi keuangannya, 7,5 persen. “Meski masih minim, progress ini cukup bagus. 

Meningkat dibandingkan pada progress periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, saya minta ini tetap perlu mendapatkan perhatian dari semua OPD dan Biro. Selalu berkoordinasi, komunikasi dan semakin meningkatkan kinerjanya,” imbuh Irianto.(humas)
Last Updated 2019-04-19T06:21:26Z

TINJAUAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau tempat penambatan speedboat Pemprov Kaltara, Kamis (18/4) sore.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah membangun Gedung Garasi Speedbot Pemprov Kaltara di Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kamis (18/4) sore. Gedung ini berfungsi sebagai tempat penambatan setiap speedboat milik Pemprov Kaltara. 

“Yang saya lihat, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar fasilitas ini bermanfaat maksimal. Yakni, lebar pintu masuk ke dermaga tambat yang perlu ditambah hingga 1 meter. Ini, lantaran ada sejumlah speedboat Pemprov Kaltara yang berukuran besar. 

Seperti Kaltara 1 dan Kaltara 2 yang menjadi kendaraan operasional bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di sela peninjauan Gedung Garasi Speedboat Pemprov Kaltara, Kamis (18/4) sore.

Gubernur juga berharap, keberadaan fasilitas yang tepat berada di di bibir Sungai Kayan ini, dapat menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat dan Pemprov Kaltara. Seperti, untuk memancing, permainan air, dan lainnya. Dari itu, fasilitas ini perlu dilengkapi dengan taman yang rindang, sejuk dan nyaman. 

“Agar lebih termanfaatkan, saya akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD, utamanya yang memiliki kendaraan operasional speedboat untuk menambatkannya di Gedung Garasi Speedboat Pemprov Kaltara itu,” jelas Irianto.

Sebagai informasi, fasilitas ini dibangun dengan dana APBD Pemprov Kaltara sejak 2015 hingga 2016. Dengan masing-masing, teranggarkan Rp 7 miliar. Atau total anggaran pembangunan infrastruktur penunjang perhubungan ini, sebesar Rp 14 miliar.

Secara eksplisit, fasilitas ini telah dioperasikan untuk penambatan speedboat milik Pemprov Kaltara. Selain itu, gedung ini juga memiliki ruangan untuk reparasi mesin speedboat yang mengalami kerusakan. Melengkapinya, Pemprov Kaltara melalui Dishub juga menyediakan tenaga mekanik. Keberadaan fasilitas ini juga bertujuan untuk mengamankan aset Pemprov Kaltara utamanya speedboat, sehingga lebih terawat dan terjaga.(humas)
Last Updated 2019-04-18T07:14:07Z
Ketua KPUD Tarakan, Nasrudin 
TARAKAN, penakaltara.com | Data perolehan suara hasil Pemilu 2019 di Kota Tarakan hingga kini dikabarkan belum diserahkan ke KPUD Tarakan. Untuk itu, KPUD Tarakan menghimbau kepada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar dapat menyerahkan data perolehan suara paling lambat hari ini, Kamis (18/04).

"Supaya setidaknya besok itu KPUD sudah bisa memulai perhitungan suara dan sekaligus juga dapat segera menjadi konsumsi publik," kata Ketua KPUD Tarakan, Nasrudin, saat diwawancarai awak media ini melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (18/04). Menurutnya, hal mengenai hasil perolehan suara ini sangat penting bagi masyarakat untuk diketahui karena berkaitan dengan informasi terkait hasil perolehan baik yang didukung maupun yang mendukung. 

"Jangan sampai nanti karena terlalu lama di KPPS, masyarakat berfikir yang tidak-tidak karena bila pengumuman lambat bukan tidak mungkin kecurigaan masyarakat muncul," tegasnya. 

Rencananya, perhitungan suara oleh KPUD akan dilaksanakan besok, Jumat (19/04). "Dimulai dari tingkat Kecamatan," tutupnya

REDAKSI