TOPIK PILIHAN

Last Updated 2019-08-16T12:33:39Z
Ilustrasi
Balikpapan, PenaKaltara.com | Rudy Lee hanya dapat tertunduk lesu ketika hakim membacakan vonis terhadap dirinya pada 30 Juli 2019 lalu di Pengadilan Negeri Balikpapan. Ia sungguh tak menyangka kegiatan usaha yang dijalankannya ini ternyata dapat menyeretnya ke meja hijau dan dinginnya tembok penjara Rutan Kota Balikpapan layaknya penjual dan pembeli Narkotika. 

Penghukuman Rudy dimulai tatkala Polisi mendapati perusahaannya yakni CV Hoky laut berencana mengirimkan 76 ekor Kepiting ke luar negeri dengan tujuan Singapura. Diketahui dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kaltim menduga CV Hoky Laut akan melakukan pengiriman kepiting ke luar negeri. Polisi mengaku informasi dugaan rencana pengiriman kepiting  itu dari masyarakat sehingga polisi pun dengan segala kewenangannya masuk ke Lini-2 penjagaan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan dan serta merta menggeledah box-box yang berisi kepiting itu.

Setelah dilakukan penggeledahan, polisi pun langsung "menggelandang" box-box tersebut untuk dibawa ke Mapolda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan secara forensik/laboratorium. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli dan didapati bahwasanya kepiting tersebut memiliki sel telur, maka tanpa pikir panjang polisi pun segera menetapkan Direktur CV Hoky Laut menjadi tersangka. Untuk kemudian, oleh polisi perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dan diterima karena berkas dianggap lengkap. Setelah itu, Kejati Kaltim pun mendelegasikan perkara kepada Kejari Balikpapan guna dilimpahkan ke Pengadilan.

Di persidangan tersebut diketahui ternyata Rudy Lee dijerat dengan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 88 UU No.31/2004 tentang Perikanan yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1,500,000,000," Atas perbuatannya yang dianggap bertentangan dengan Permen KP No. 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting, Lobster dan Rajungan

Didampingi pengacaranya, Rudy Lee telah menyatakan berkeberatan atas tuduhan tersebut. Dalam pembelaan yang dibacakan oleh pengacaranya itu, Rudy Lee meminta agar ia dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan karena seharusnya jika memang perbuatannya salah maka sesungguhnya bukan suatu perbuatan dengan kualifikasi kejahatan sebagaimana pasal 88 UU No.31/2004, melainkan pelanggaran atas Pasal 7, UU No.31/2004 yang mana atas pelanggaran tersebut hanya dapat dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pasal 100 undang-undang yang sama. Sehingga Jaksa dalam hal ini telah salah dalam mengetrapkan hukum terkait pasal yang dikenakan terhadap Rudy Lee.

Selain itu, lanjut pengacara, Jaksa telah tidak berhasil membuktikan suatu keadaan khusus yang melekat pada perbuatan Rudy Lee sehingga dapat dikatakan mampu mendasari pembuktian unsur kesalahan atas kegiatan yang dilakukan Rudy Lee. Sebab, yang dimaksud "ikan/kepiting yang merugikan" menurut pasal itu sebagaimana telah diatur dalam Permen KP No. 41/2014 tentang Jenis-Jenis Ikan/Kepiting Berbahaya adalah jenis kepiting dengan nama latin antara lain Carcinus Maenas, Charybdis Helleri, Charybdis Japonica, Hemygrapsus Sanguineus, Eriocheir Sinensis. Sedangkan kepiting yang dibeli dan akan dikirimkan oleh Rudy Lee itu adalah Jenis Kepiting Bakau dengan nama latin Scylla Seratta.

Dan masih banyak lagi catatan-catatan pembelaan yang disampaikan pengacara di hadapan majelis hakim termasuk dikatakannya bahwa Rudy Lee telah membantu menopang perekonomian nelayan kecil yang sebelumnya sulit menjadi cukup. Bahkan kata pengacara bernama Jerry Fernandez, SH.,CLA itu, Terdakwa justru adalah salah satu pengusaha yang berkonrribusi aktif meningkatkan daya beli kepiting sehingga memiliki nilai jual tinggi saat ini. 

Ironisnya, kata pengacara dari kantor hukum J. Fernandez & Co. itu,  di luar persidangan ---beberapa saat setelah dibacakannya putusan pada tanggal 30 Juli 2019 itu--, dari sekian banyak pembelaan yang dibacakan dan disaksikan oleh puluhan nelayan tersebut tak satupun oleh majelis hakim yang mengadili dijadikan suatu pertimbangan. Bahkan dengan terburu-buru hanya berselang sehari saja setelah pembacaan duplik, putusan telah jadi dan siap dibacakan.

"Jadi ya boro-boro dipertimbangkan, pihak Jaksa diberi waktu seminggu untuk susun Surat Tuntutan, habis dibaca langsung diminta soft file-nya, sedangkan kami (Terdakwa-Red) dikasih waktu cuma 3 hari saja dan setelah membaca pembelaan dianggap lalu saja tanpa ada suruhan menyerahkan soft file-nya, dari situ saja sudah ketahuan kan, ada apa?," tukas Jerry.

Mengakhiri pertanyaan wartawan, Jerry Fernandez berpesan kedepannya agar masyarakat khususnya para nelayan agar berhati-hati dalam membeli kepiting karena jika melihat kasus ini, dapat saja nanti menjadi orang yang ditangkap dan diadili layaknya pembeli dan penjual narkotika. Ketika ditanyai soal upaya hukum yang akan ditempuh, Jerry Fernandez mengaku telah menyatakan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan itu pada 5 Agustus 2019 lalu. "Memori Bandingnya juga sudah kita serahkan langsung ke Pengadilan Tinggi dan dalam waktu dekat semoga saja bisa diperiksa oleh majelis hakim tinggi, Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda," tutupnya.**

Reporter : Agus Setiawan
Editor     : Redaksi
Last Updated 2019-06-13T08:38:04Z
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara Rohadi.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gagal mendapatkan direksi yang akan memimpin dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan seleksi. Sama hal pada seleksi pertama tahun lalu, kali ini bakal dicari direksi untuk 2 BUMD yang sudah dibentuk Pemprov Kaltara. Yakni, PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara Rohadi mengungkapkan, seleksi kedua untuk pengisian jabatan direksi BUMD dibuka untuk umum sejak 11 Juni 2019. Dikatakan, seleksi kembali dilakukan, karena pada seleksi pertama tahun lalu, sesuai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi, belum ada bakal calon Direksi yang memenuhi kualifikasi perekrutan sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. 
Infografis : Humas Pemprov Kaltara.
“Untuk seleksi yang kedua sudah kita umumkan Berdasarkan surat pengumuman Nomor 002/PS/VI/2019 tentang Seleksi Calon Direksi BUMD Provinsi Kaltara, seleksi terbuka dilaksanakan mulai tanggal 11 juni dan berakhir pada 25 juni 2019,” ujar Rohadi.

Seleksi calon direksi ini, katanya, diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Mulai dari penjaringan bakal calon hingga penetapan calon terpilih. Namun, ditargetkan awal Agustus 2019 mendatang, calon direksi BUMD di Kaltara sudah ditetapkan. “Untuk jadwalnya masih tentatif,” tandasnya.

Pada seleksi terbuka kali ini, lanjut Rohadi, sebanyak 2 direksi BUMD dibutuhkan. Masing-masing, 1 direksi untuk mengisi jabatan direktur PT Benuanta Kaltara Jaya dan 1 direktur PT Migas Kaltara Jaya.

Sementara untuk jabatan calon komisaris dua BUMD itu, sebutnya, dari hasil hasil seleksi tahun lalu, sudah terpilih 2 orang. Keduanya telah dinyatakan lolos seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan. “Proses selanjutnya yakni wawancara. Kita targetkan sesi wawancara calon Komisaris itu berbarengan dengan sesi wawancara untuk calon Direksi BUMD. Jika sesuai jadwal, akan kita lakukan pada 22 Juli 2019 mendatang,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan seleksi ini, setiap perkembangan informasi seleksi mulai dari persyaratan umum calon direksi, dokumen persyaratan, ketentuan pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi hingga dokumen kelengkapan calon direksi (Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup) akan disampaikan melalui website resmi Pemprov Kaltara (https://www.kaltaraprov.go.id) dan website resmi Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara (htpps://biroekonomi.kaltaraprov.go.id). 

“Seleksi ini dilakukan secara terbuka. Dan, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Siapa saja yang ingin ikut silakan. Tentunya dengan syarat-syarat seperti yang kita sampaikan dalam pengumuman,” tutup Rohadi. (humas)
Last Updated 2019-06-13T08:26:55Z
PPDB 2019 : Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono bersama Ketua PPDB 2019/2010 Provinsi Kaltara Joko Suprapto menjadi narasumber pada ResKal edisi ke-42, Rabu (12/6).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Program Respons Kaltara (ResKal) yan merupakan gagasan bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltar) kembali digelar. Di edisi ke-42 ini, mengangkat topik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Dr H Sigit Muryono sebagai narasumber, dengan didampingi Ketua Panitia PPDB Kaltara, Joko Suprapto.

Ulasan detail mengenai teknis pelaksanaan PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat di wilayah Kaltara dibahas lugas pada ResKal di Kedai 99 Tanjung Selor itu.

Diungkapkan Sigit, setiap tahun sistem PPDB selalu dilakukan perbaikan. Hal ini mengingat pelaksanaan PPDB bersifat dinamis. Seperti tahun sebelumnya, pada 2019 ini, PPDB masih menggunakan sistem zonasi. Aturan ini mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

“Bersekolah adalah hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk keluarga kurang mampu. Sekaligus, bagian dari upaya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang dilanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Sigit.

Sistem zonasi dilakukan, dengan tujuan untuk lebih menekankan pemerataan kualitas pendidikan. "Tujuan dari sistem zonasi ini, pertama, menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya negeri," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sigit, sistem zonasi ini dinilai dapat meningkatkan prasarana sekolah ataupun peningkatan tenaga pendidikan. "Melalui sistem zonasi akan mempermudah dalam menganalisis perhitungan guru, serta membantu pemerintah dan pemda dengan memberikan informasi yang berupa sasaran, baik prasarana sekolah maupun peningkatan tenaga pendidikan," lanjut Sigit.

Dibeberkan, penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA/SMK sederajat tahun ini, dimulai 24 Juni 2019. Pengumuman hasil PPDB pada 29 Juni 2019. “Sama halnya tahun lalu, pada PPDB tahun ini kita juga memberikan prioritas untuk bisa diterima bagi warga kurang mampu. Hanya saja, bedanya tahun ini tidak berlaku dengan menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu). Syaratnya dengan menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PKH atau sejenisnya. Bagi yang memiliki kartu itu langsung diterima. Dengan catatan sesuai zonasi di mana mereka berada,” ucap Sigit.

Metode penerimaan menggunakan jalur online dan offline. Untuk SMA pelaksana PPDB online di Kabupaten Bulungan sebanyak 9 sekolah, Tarakan 3 sekolah, Nunukan 6 sekolah, Malinau 3 sekolah, dan Tana Tidung 2 sekolah. Lalu, untuk SMK yang melaksanakan PPDB online 14 sekolah se-Kaltara. Sedangkan untuk SMA pelaksanaan PPDB offline di Bulungan 1 sekolah, Nunukan 4 sekolah, Malinau 13 sekolah, dan Tana Tidung 1 sekolah. Untuk SMK, hanya 3 sekolah se-Kaltara. “Untuk kuota PPDB seluruhnya bagi SMA di Kaltara, 6.084 siswa. Sedangkan untuk SMK 4.145 siswa,” papar Sigit.

Ditegaskannya, seluruh lulusan SMP dan sederajat di Kaltara dapat tertampung di SMA, SMK dan sederajat yang ada. “Harus dipahami juga bahwa tak semuanya dapat bersekolah di SMA atau SMK negeri, namun sedianya dapat bersekolah di satuan pendidikan swasta. Sebab, secara kualitas, sekolah swasta tidak kalah dengan negeri. Jadi, orangtua patut memahami dan diberi pemahaman soal ini,” urai Sigit.

Untuk zonasi per sekolah, Disdikbud Kaltara secara detail telah merilisnya melalui website resminya. Masyarakat juga bisa melihat melalui website resmi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara, yaitu di http://humas.kaltaraprov.go.id. (humas)
Last Updated 2019-06-13T08:15:24Z
AKSES PERBATASAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan (Nunukan), belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sebagai salah satu upaya pemerintah membuka keterisolasian wilayah, adalah dengan membangun jalan. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah kini tengah membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.

Jalan dari Malinau hingga Krayan (Kabupaten Nunukan) salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional. Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

“Alhamdulillah, usulan itu (jalan Malinau – Krayan) diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sudah 85 persen yang terbuka jalannya. Insya Allah, tahun ini jalan Malinau – Krayan sudah terhubung dan bisa fungsional,” kata Gubernur.

Diungkapkan, jalan Malinau – Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melalui BPJN XII tersebut. Meski belum bisa dilalui, hingga kini progress pembangunan terus berjalan.

Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, maupun BPJN XII Balikpapan, saat ini jalur tersebut sudah tembus, dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional. “Kalau ke Krayan (dari Malinau) sudah tembus secara pekerjaan, hanya saja untuk fungsional perlu dibenahi. Saat ini persentase sudah sekitar 85 persen. Jadi tinggal diselesaikan sekitar 15 persen lagi, untuk fungsionalnya,” kata Irianto.
Infografis : Humas Pemprov Kaltara
Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya, akhir 2019 ini, ditargetkan sudah bisa fungsional. Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target, sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya.
“Kita selalu dan akan menagih terus kepada Kementerian PUPR, khususnya di Bina Marga untuk akhir tahun 2019 ini bisa fungsional. Itu yang kita harapkan, karena janjinya Kementerian PUPR kan fungsional tahun ini,” tegasnya.

Direncanakan, ketika sudah fungsional, akan di lakukan uji coba dengan melakukan perjalanan offroad. Namun belum bisa dipastikan, apakah menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. “Apakah nanti sudah fungsional akan kita nilai dengan cara melakukan offroad,” sebut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna.

Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan. 

“Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kecamatan-kecamatan di sana (perbatasan). Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,” imbuh Suheriyatna.

Melihat kondisi topografisnya, membangun jalan ke perbatasan hingga fungsional, menurutnya, memiliki banyak tantangan. “Makanya minimal harus fungsional dulu. Tapi bukan fungsional saja kemudian sudah selesai dan tidak ada anggaran lagi. Secara bertahap akan terus berlanjut. Jadi tetap ada anggarannya, untuk diturunkan gunungnya, dibuat jembatannya, dan diaspal, kemudian dibuat tikungan yang layak. Termasuk daerah yang tadinya banjir dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi memang begitu biasanya kerja-kerja PU (bertahap),” lanjutnya.

Sementara itu, informasi lain dari BPJN XII Balikpapan menyebutkan, total panjang jalan perbatasan yang akan dibangun oleh pemerintah sekitar 962,91 kilometer (Km). Hingga kini, sudah 821,86 Km jalan yang telah terbuka dan menyisahkan 141,05 Km yang belum terbuka (masih hutan).

“Jalan yang sudah terhubung memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada juga beberapa segmen yang telah beraspal,” kata Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere.

Secara garis besar, imbuhnya, pembangunan jalan di perbatasan dibagi atas 2 ruas. Yakni, ruas Jalan Paralel Perbatasan yang menghubungkan Long Boh hingga Malinau, dan ruas Jalan Akses Perbatasan yang menghubungkan Malinau hingga Long Midang dan Mansalong sampai di Tau Lumbis, Nunukan.

Kemudian, ruas jalan paralel perbatasan sendiri, terdiri dari 3 ruas utama. Yaitu Ruas jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang, Long Nawang-Long Pujungan, dan Ruas jalan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau, dengan total panjang ketiga ruas jalan ini yaitu 603,91 km.

“Kondisi tahun 2018 akhir sudah 4,00 km yang berupa agregat, 483,61 km berupa jalan tanah yang bisa dilewati namun di beberapa segmen jalan sulit dilewati saat musim hujan, dan sisanya 114,00 km belum terbuka (kondisi hutan),” ungkapnya.

Sedang jalan akses perbatasan, sebutnya,  dibagi dalam 3 ruas jalan ruas. Antara lain, ruas jalan Malinau hingga Long Semamu, Long Semamu menuju Long Bawan hingga Long Midang, dan ruas jalan Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang ruas jalan ini yaitu 359,00 Km. “Akhir tahun 2018 tercatat sepanjang 212,24 km masih berupa jalan tanah, 33,25 km sudah beraspal dalam kondisi beragam, dan 27,05 km sisanya masih belum terbuka (kondisi hutan),” imbuh Refly.

Diungkapkan pada 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 719.617.450.000 untuk melanjutkan kegiatan penyelanggaraan jalan perbatasan di Kaltara. Terdiri dari pembangunan jalan dan pemeliharaannya, serta pembangunan jembatan.(humas)
Last Updated 2019-06-13T08:05:16Z
INOVASI : Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan saat melayani salah seorang warga yang memanfaatkan program Si Pelandukilat, belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Setelah sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menetapkan salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kaltara pun mempersiapkan materi untuk tahapan presentasi dan wawancara. 

“Ini (presentasi dan wawancara) merupakan tahapan untuk bisa lolos atau tidak ke Top 40 Inovasi. Kita optimis, bisa lolos,” kata Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan melalui Sumadji, Sekretaris Disdukcapil Kaltara, Rabu (12/6).

Diungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan penyempurnaan proposal dan persiapan tahap presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP di Jakarta. Sumadji menjelaskan, pemberian penghargaan dari Kemenpan-RB ini, merupakan strategi dalam menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas, guna mendukung kebijakan reformasi birokrasi.

Dikatakan, sebelumnya ada sebanyak 3.156 inovasi diajukan oleh 331 instansi pemerintah telah terekam dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari itu, setelah dilakukan seleksi terpilihlah Top 99 yang lolos ke seleksi berikutnya. Termasuk di dalamnya inovasi dari Pemprov Kaltara. “Setelah dilakukan seleksi administrasi dan penilaian proposal, kemudian tim panel independen berdasarkan rapat pleno memilih program inovasi yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik,” jelas Sumadji.

Dari 99 Inovasi ini, imbuhnya, kembali akan diseleksi untuk menentukan Top 40 Inovasi Pelayanan merupakan inovasi yang dikategorikan terpuji. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik. “Seperti pada 2018, daerah yang inovasinya masuk Top 40 Inovasi, oleh pemerintah pusat diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Untuk tahun ini, kita belum tahu reward apa yang akan diberikan. Yang jelas, kita berupaya dan optimis bisa masuk,” kata Sumadji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inovasi yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Kaltara masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP Tahun 2019. Dari 4 Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan Pemprov Kaltara, program Inovasi jemput bola yang dinamai (Si Pelandukilat) masuk dalam 99 inovasi terbaik nasional itu.

Sesuai pengumuman resmi yang diunggah di laman resmi Kementerian PANRB (menpan.go.id). Yaitu pada Pengumuman Nomor: B/163/PP.00.05/2019, tentang Top 99 Inovasi Pelayanan KIPP 2019, ada 19 inovasi di lingkup kementerian, 5 pada Lembaga negara. Kemudian 12 inovasi terbaik di 8 pemerintahan provinsi, 41 tingkat kabupaten, 21 pemerintahan kota, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khusus di tingkat provinsi, ada 8 provinsi yang masuk dalam nominasi itu. Beberapa provinsi ada yang inovasinya lebih dari dua masuk. Yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kalimantan, ada dua provinsi yang dapat. Yaitu Kaltim dan Kaltara, dengan inovasi pelayanan publik Si Pelandukilat oleh Disdukcapil Kaltara, untuk kategori Pelayanan Publik Responsif Gender. (humas)