TOPIK PILIHAN

Last Updated 2018-11-14T05:09:14Z





Tarakan, penakaltara.com – Brigjen Pol Ery Nursatari, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara ditemui awak media ini pada saat usai pemusnahan barang bukti Narkotika golongan Sabu-Sabu seberat hampir 2 Kg di Kantor BNN Kaltara (13/11), yang beralamat di Kelurahan Pamusian Tarakan Tengah.
Saat ditanyai terkait barang bukti narkotika yang dimusnahkan bersama dengan Kepala BNN Tarakan, Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Kepala Kejaksaan Tarakan, Kapolres Tarakan, Brigjen Pol Ery Nursatari yang memimpin pers liris pemusnahan barang bukti tersebut mengatakan temuan sabu-sabu berhasil diungkap di Cargo Bandara Juwata Tarakan, “Lewat Cargo semua, sabu-sabu nya dikirim dari Tarakan menuju ke Makassar,” ungkapnya.
“Karena memang tersangka belum berhasil kita tangkap, kasus ini belum terungkap, namun sesuai aturan barang bukti harus segera dimusnahkan”, tambah Brigjen Pol Ery.
Salah satu kasus yang diungkap Brigjen Pol Ery beberapa bulan lalu bersama BNN Kaltara saat berkunjung ke Pesantren Kelas II A Tarakan, “awalnya saya hanya silaturahmi, namun namanya sudah terbiasa dengan hal seperti ini ya ada saja insting yang kuat, warga binaan Lapas malah saya temukan menyimpan sebungkus sabu-sabu beberapa gram ketika saya melakukan pemeriksaan di Pesantren,” imbuhnya.
Saat ditanyai informasi lebih lanjut terkait kasus sabu-sabu yang dimusnahkan, Brigjen Pol Ery menyampaikan kasus saat ini masih tahap penyelidikan lebih lanjut, “makanya kami berharap wartawan untuk saat ini merahasiakan sementara untuk membantu proses penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut, banatu kami untuk mengungkap kasus ini, kalau ada informasi tolong komunikasikan ke kami”, tutupnya.
Last Updated 2018-11-14T01:20:12Z
penakaltara.Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional.


“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah satunya adalah internet of things (IoT),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).


Menperin menjelaskan, terdapat lima teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu IoT, artificial intelligence, wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, dan 3D printing. “Jadi, hari ini kita fokus pada internet of everythings. Ini yang harus dikuasai oleh generasi muda kita,” ujarnya.


IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar data.


Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan menciptakan peluang bisnis baru hingga USD150-200 miliar pada tahun 2025-2030.


”Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga. Oleh karena itu, guna mencapai target Making Indonesia 4.0, diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.


“Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan, dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia. Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat, nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran riset hingga dua persen,” paparnya.


Menperin menerangkan, implementasi revolusi industri 4.0 perlu dirasakan dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh negara. Kolaborasi ini diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Apalagi, saat ini tidak ada satu negara yang bisa mengklaim sudah paling siap dalam industri 4.0. Jadi, semuanya sedang mulai bareng,” ungkapnya.


Airlangga menambahkan, pangsa pasar IoT di Indonesia diperkirakan berkembang pesat dan nilainya bakal mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022. Nilai tersebut disumbang dari konten dan aplikasi sebesar Rp192,1 triliun, disusul platform Rp156,8 triliun, perangkat IoT Rp56 triliun, serta network dan gateway Rp39,1 triliun.


Pada periode yang sama, berdasarkan data Indonesia IoT Forum, kemungkinan ada sekitar 400 juta perangkat sensor yang terpasang, sebesar 16 persen di antaranya terdapat pada industri manufaktur, 15% persen di sektor kesehatan, 11% asuransi, 10% perbankan dan sekuritas, serta sektor ritel, gosir, perbaikan komputer masing-masing 8%.


Selanjutnya, sekitar 7% di pemerintahan, 6% transportasi, 5% utilities, serta real estate and business services and agriculture masing-masing 4%, dan sisanya 3% untuk perumahan dan lain sebagainya.


Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan Palapa Ring atau sebuah proyek serat optik sepanjang 36,000 km di 440 kota di Indonesia, demi mendukung tercapainya akses internet berkecepatan tinggi yang merata di tahun 2019.


Dengan selesainya Palapa Ring di 2019, diharapkan permasalahan konektivitas di Indonesia bisa terselesaikan. Dengan begitu, maka tidak akan ada permasalahan dalam konektivitas IoT baik dengan konektivitas langsung (dari end device ke server/cloud) atau dari gateway ke server atau cloud.


”Teknologi IoT memang menjadi solusi. Bahkan, pengelola kawasan industri sudah memikirkan untuk segera mengembangkan teknologi ini sebagai pilot plant. Dan, tentunya ini akan menjadi back of bone untuk industri nasional ke depan,” tandasnya.


Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini menyampaikan, konsep IoT Open Lab dan fasilitas yang dimiliki saat ini, X-Camp merupakan IoT Innovation Lab terlengkap yang dimiliki oleh operator telekomunikasi di Indonesia. X-Camp juga menjadi satu-satunya Lab IoT yang tergabung di GSMA Lab Alliance di Kawasan Asia Tenggara. X-Camp akan turut aktif mengembangkan potensi sumber daya lokal, termasuk dari kalangan perguruan tinggi.
Last Updated 2018-11-13T03:01:24Z
TANJUNG SELOR, penakaltara.com – Peringatan Hari Pahlawan tahun ini, harus mampu melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, patut pula mentransformasikan keberanian untuk mencegah kemiskinan, dan transformasi kecerdikan untuk melakukan inovasi cerdas guna memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie saat membacakan sambutan Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (12/11).

Dituturkan Irianto, peringatan Hari Pahlawan 2018 harus mampu memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air dan meneguhkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Peringatan ini, juga bukan semata sebuah acara tapi harus sarat makna dan penuh substansi untuk menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting, karena nilai kepahlawanan tak bersifat statis namun dinamis, dapat menguat bahkan melemah,” kata Gubernur.

Mengangkat tema “Semangat Pahlawan di Dadaku”, sedianya peringatan Hari Pahlawan tahun ini dapat memacu masyarakat Indonesia, khususnya Kaltara dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, peringatan ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengintrospeksi diri.

Lalu, pahlawan seperti apa yang diharapkan muncul di era Revolusi Industri 4.0 ini? Yang dibutuhkan, adalah sosok pemuda Indonesia, khususnya Kaltara sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotism, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya,” jelas Irianto.

Selain memperingati Hari Pahlawan, di upacara kemarin juga digelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2018. Di kesempatan ini, Gubernur membacakan sambutan Menteri Kesehatan (Menkers) Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek. “Peringatan kali ini penting untuk mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus terwujud. Hal ini dapat terwujud apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan promotif-preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif,” tutur Irianto.

Untuk mengubah pola hidup ke arah tersebut, dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Peningkatan kesadaran itu, dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diprakarasai Presiden RI dan menjadi suatu gerakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” urai Gubernur.

Dalam kaitan peran pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui perlindungan finansial telah dibayarkan iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI). Di Kaltara sendiri, menurut Gubernur, hal tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018 dengan skema pembiayaan 40 persen dari Pemprov Kaltara dan 60 persen diwenangkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tercatat, hingga 15 Oktober lalu, kepesertaan PBI program JKN-KIS di Kaltara mencapai 98,37 persen. “Ini menempatkan Kaltara, sebagai provinsi ke-6 yang mencapai status Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia,” ulas Gubernur. Adapun jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kaltara sebanyak 625.024 jiwa.

Di sela upacara, Gubernur juga menerima penghargaan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas keberhasilan Provinsi Kaltara meraih status Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2018. Penghargaan ini diserahkan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Penghargaan serupa juga diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Selanjutnya, Gubernur menyerahkan kartu kepesertaan PBI JKN-KIS kepada perwakilan peserta. Dan, memberikan hadiah bagi tenaga kesehatan teladan dan lomba balita sehat, juara lomba melukis dan apresiasi bagi 5 ASN yang telah berpartisipasi dalam Jambore Inovasi Kalimantan di PKP2A III LAN Samarinda-BPSDM se-Kalimantan sejak 2016-2018.(humas)
Last Updated 2018-11-13T02:59:29Z
TANJUNG SELOR, penakaltara.com – Setelah sebelumnya pada Mei lalu diserahterimakan aset dan personel Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Senin (12/11) kemarin kembali aset yang sebelumnya dikelola Pemkot Tarakan diserahterimakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Ada dua aset berikut personelnya yang diserahkan. Yaitu Pelabuhan Tengkayu II (Perikanan) dan juga Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB). Keduanya berlokasi di Jl Gajahmada, Tarakan Barat.
Serah terima aset dan personel kedua fasilitas ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Walikota Tarakan H Sofian Raga di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara.

Dalam arahannya Gubernur mengatakan, penyerahan aset berikut personel Pelabuhan Tengkayu II dan KKMB ini, bukan atas keinginan Pemprov Kaltara maupun Pemkor Tarakan. Namun ini sebagai implementasi menjalankan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Di mana mengatur, pengelolaan kelautan, pelabuhan, kehutanan dan Pendidikan menengah atas, yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemprov.

“Di samping itu, sebelum kita tandatangani berita acara serah terima ini, antara instansi teknisnya baik dari Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan juga sudah melakukan konsolidasi dan pembahasan secara mendetail,” kata Gubernur.
Dengan telah diserahterimakan aset (sarana prasarana) dan personelnya, pengelolaan kedua fasilitas umum ini, sekarang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara. “Selain aset, berupa sarana dan prasarana yang ada di dalam. Termasuk diserahkan adalah personelnya. Baik itu ASN (aparatur sipil negara) dan tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di Pelabuhan Tengkayu II maupun KKMB,” jelasnya.

Meski telah diserahterimakan, lanjut Gubernur, dalam berita acara, turut dilampirkan catatan, aset tanah untuk pelabuhan Tengkayu II belum ikut diserahkan ke Pemprov Kaltara. Hal ini dikarena aset (tanah) tersebut masih merupakan hak milik PT Perum Perikanan Indonesia. “Saya minta melalui OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengelola nanti, segera menyelesaikan persoalan ini. Koordinasikan dengan pemilik aset  (PT Perum Perikanan Indonesia). Saya berharap semua klir, tidak ada lagi masalah di belakang hari,” ujar Gubernur.

Dalam serahterima itu, juga sempat disinggung soal proporsi dari pendapatan asli daerah (PAD) dari kedua fasilitas tersebut. Ditegaskan Gubernur untuk persoalan PAD, lebih lanjut akan dibahas secara teknis antara OPD terkaitnya dari Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan. “Saya berharap dengan serah terima ini, pengelolaan kedua aset tersebut akan lebih baik. Baik dalam pelayanan, maupun pengelolaan administrasinya,” tegas Gubernur.

Dua aset yang diserahterima kemarin berupa Pelabuhan dan Kawasan konservasi mangrove. Pelabuhan Tengkayu II atau yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Perikanan, merupakan pelabuhan yang menjadi jembatan bagi terlaksananya segala aktifitas pendaratan, perdagangan dan pendistribusian produksi perikanan ke daerah konsumen.

Sementara itu, KKMB yang berlokasi di Jl Gajah Mada Tarakan, merupakan hutan mangrove seluas sekitar 22 hektare yang digunakan sebagai tempat konservasi untuk melindungi beberapa jenis flora dan fauna, serta salah satu objek wisata andalan di Tarakan. Di Kawasan yang diresmikan sejak 2003 lalu ini, memiliki koleksi flora sekitar 25 jenis mangrove (Bakau). Sedangkan koleksi fauna, terdapat 32 ekor Bekantan (narsalis larvatus), Monyet Ekor Panjang, Elang Bondol dan lain-lainnya.(humas)
Last Updated 2018-11-13T02:57:35Z
TANJUNG SELOR, penakaltara.com – Guna mendukung pengembangan usaha di Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah telah mencanangkan pinjaman dana bergulir bagi pengembangannya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui kerjasama antara Pemprov Kaltara, dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM, pemerintah menyediakan dana pinjaman Rp 100 miliar bagi para pelaku UMKM dan koperasi agar dapat berkembang secara optimal.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyaluran dana bergulir sebesar Rp 100 miliar itu, telah ditandatangani pada pertengahan Agustus 2018 lalu. Penyaluran melalui dua lembaga perbankan. Yakni Bank Kaltim-tara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bulungan.
“Sampai sekarang baru ada 10 proposal yang masuk. Enam di antaranya telah diberikan surat pengantar dan telah diserahkan kepada LPDB-UMKM untuk dilakukan proses verifikasi syarat kelengkapannya,” kata Kadisperindagkop dan UKM Kaltara Hartono dalam Talkshow Respons Kaltara Edisi 22 di Kedai 99, Tanjung Selor.

Hadir pula dalam acara itu, Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bulungan, Lenny Marlina, dan Penyelia Kredit Konsumer dan Program Bankaltimtara. Disebutkan, ada 12 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon mitra pelaku UMKM. Kemudian ada 13 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon mitra atau pembiayaan koperasi.

“Setelah dilakukan verifikasi, dan semua persyaratan lengkap, selanjutnya tim dari LPDB-UMKM akan melakukan pengecekan atau survey terhadap para pelaku usaha UMKM dan koperasi yang mengajukan pinjaman modal itu, sebelum disetujui atau tidak,” jelas Hartono.
Besaran pinjaman modal itu sendiri, lanjutnya, tergantung pada jenis kapasitas usaha si pemohon. Kisarannya, puluhan juta rupiah hingga maksimal Rp 10 miliar. Rincinya, pinjaman modal mulai dari Rp 0 hingga Rp 250 juta untuk usaha mikro, Rp 250 hingga Rp 2,5 milar untuk usaha menengah. Sedangkan Rp 2,5 miliar hingga 10 miliar untuk jenis usaha besar. “Untuk pinjaman di atas Rp 250 juta, itu langsung melalui pusat oleh LPDB- KUMKM. Tetapi jika mengajukan pinjaman dibawah Rp 250 juta cukup perbankan yang dimitrakan saja yang melakukan proses pengkajiannya,” kata Hartono lagi.

Sebagai informasi, ada 12.089 UMKM dan 807 koperasi yang tersebar di 4 kabupaten dan satu kota di Kaltara. Untuk menginformasikan program ini,  Disperindagkop-UMKM Kaltara telah gencar melakukan sosialisasi, dengan mengundang para pelaku UMKM dan koperasi. “Ini kita lakukan agar program tersebut dapat terserap dengan rata dan bisa semakin memajukan UMKM dan koperasi di Kaltara,” pungkasnya. (humas)